Dasar hukum profesi Kuasa hukum Bidang Kepabeanan dan Cukai telah diatur dalam Pasal 34 ayat (2 ) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lebih lanjut, persyaratan untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak diatur secara khusus dalam :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.
2. Peraturan Ketua pengadilan pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Salah satu persyaratan penting yang diatur dalam ketentuan Peraturan di atas adalah bahwa pemohon Kuasa Hukum Bidang kepabeanan dan Cukai harus melampirkan bukti yang menunjukan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan (bidang kepabeanan dan  cukai). Bukti yang dimaksudkan adal;ah berupa fotokopi sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai yang telah dilegalisasi oleh instansi atau lebaga yang menerbitkan. Dengan demikian keberadaan training kepabeanan dan cukai dewasa ini menjadi sangat penting dan mutlak diperlukan khususnya bagi calon Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Training Kepabeanan dan Cukai dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta secara optimal untuk memahami kompetensi kepabeanan dan cukai hingga mampu menganaliasis kasus-kasus sengketa yang timbul  dalam bidang Kepabeanan dan Cukai. Kami menyadari bahwa untuk menguasai kompetensi kepabeanan cukai diperlukan seringkali calon peserta ujian tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti Diklat Persiapan dengan waktu yang panjang (normalnya sekitar 2,5 s.d. 3 bulan, intensif sabtu dan minggu). Oleh karena itulah kami mendesain training ini dengan menggunakan strategi khusus agar calon peserta dapat secara optimal mempersiapkan diri tanpa harus mengikuti program diklat dalam waktu yang panjang.